Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) kembali melakukan asistensi lanjutan kepada DPW PSI DKI Jakarta dalam penyusunan kebijakan pencegahan dan…
Putusan Mahkamah Konstitusi XXIV/2026 menetapkan sanksi tegas diskualifikasi bagi partai politik di suatu dapil jika tidak memenuhi syarat minimal 30…
Demokrasi tidak cukup dipahami sebagai pemilu, lembaga negara, atau pergantian kekuasaan. Demokrasi juga perlu hidup dalam cara warga berpikir, berdiskusi,…
Keuangan partai politik merupakan salah satu variabel penting dalam upaya meningkatkan demokratisasi internal partai. Sekalipun uang saja tidak cukup, tetapi…
Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30…
Penguatan sistem politik yang partisipatif masih menjadi pekerjaan penting dalam demokrasi Indonesia. Berbagai tantangan terus hadir dalam praktik politik dan…
Panduan Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual di Partai Politik Menguatkan Integritas Melindungi Kader dan Membangun Kepercayaan Publik Panduan Pencegahan dan…
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai tingginya jumlah politisi yang terjerat kasus korupsi menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem…
Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) mendukung usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar partai politik (parpol) wajib melaporkan kegiatan pendidikan politik…
Demokrasi tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ia tumbuh, diuji, dan kerap kali mengalami kemunduran seiring dengan dinamika kekuasaan dan…
Ikuti Kami
