Di Sidang MK, Direktur Eksekutif Perludem Sebut UU Pemilu Tak Adil
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini menilai Pasal 173 Ayat (3) dalam Undang-Undang…
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini menilai Pasal 173 Ayat (3) dalam Undang-Undang…
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) besok akan membacakan putusan laporan pelanggaran administrasi yang diajukan oleh sembilan partai politik (parpol).…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, ada keragu-raguan dalam proses hukum penanganan…
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, mengatakan ketentuan presidential threshold (PT) dalam pemilihan presiden…
JAKARTA - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil berharap Mahkamah Konstitusi (MK) memprioritaskan penyelesaian perkara uji materi…
Pemohon penghapusan ambang batas pencalonan presiden berharap Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan yang sesuai konstitusi. Ambang batas pencalonan presiden 20 persen…
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini angkat bicara terkait potensi besarnya biaya yang…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengkritisi penanganan dugaan pelanggaran administrasi pada pendaftaran…
REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni, menegaskan pentingnya keterbukaan atau tranparansi tata kelola anggaran…
REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Mewujudkan pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang berintegritas, tidak hanya bergantung pada penyelenggara dan peserta pilkada saja.…