RMOL. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melihat tantangan besar yang dihadapi penyelenggara pemilu menjelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu…
SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Titi Anggraini Direktur Eksekutif Perludem menyebut empat alasan mengapa kuota perempuan penting, padahal keterwakilan perempuan di parlemen…
Jakarta – Partai harus siap diverifikasi. Penerapan sistem informasi partai politik atau Sipol, dalam rangka tertib administrasi. Terkait 10 partai…
RILIS.ID, Jakarta— Aktivis Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto mengatakan, dalam pelaksanaan UU Pemilu ke depan, KPU dan…
RILIS.ID, Jakarta— Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni menekankan, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017…
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay (kanan) bersama Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini (kiri) menjadi pembicara pada acara diskusi terkait hasil proses pendaftaran Parpol calon peserta Pemilu 2019 yang diselenggarakan oleh KPU di Jakarta, Minggu (22/10). Diskusi mengambil tema Evaluasi Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu: Konsistensi Regulasi dan Upaya Mewujudkan Keadlian Elektoral. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pd/17
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengabulkan gugatan sembilan partai politik yang melaporkan KPU RI atas pelanggaran administratif selama proses…
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan membacakan putusan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan sepuluh partai politik (parpol) terhadap proses…
JAKARTA - Mahkamah Kontitusi (MK) hari ini akan melanjutkan sidang permohonan atau gugatan uji materiil Undang-undang nomor 7 tahun 2017…
JAKARTA - Penerapan Pasal 173 Ayat 1 dan 3 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu nyatanya tidak hanya…
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan (3) UU No 7/2017 tentang Pemilu dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan atau…
Ikuti Kami
