Jika Saksi Pemilu Dibayar Negara, Harus Dikaji Mekanisme Penyalurannya
JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati menilai, dana saksi pemilu belum tepat…
JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati menilai, dana saksi pemilu belum tepat…
Merdeka.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik sikap DPR yang ingin menambah alokasi kursi bagi anggota dewan. Pembahasan…
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan bahwa RUU Penyelenggaraan Pemilu yang saat…
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengeluhkan lamanya penuntasan Rancangan Undang-Undang Pemilu yang…
KONTROVERSI RUU PEMILU: TOLAK PEMBOROSAN PEMILU YANG TIDAK PERLU Pemilu Serentak 2019 akan segera memasuki tahapan pertamanya pada Juni mendatang.…
https://www.youtube.com/watch?v=-9vNVJHfWnA&feature=youtu.be Dalam diskusi yang berlangsung di Indonesia Coruption Watch, Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil menceritakan perkembangan pembahasan RUU Pemilu.
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai usulan DPR agar saksi pemilu dibiayai…
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, dari sekian pembahasan undang-undang tentang kepemiluan…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, usulan pembiayaan saksi dari partai politik…
JAKARTA (Lampungpro.com): Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai usulan untuk membayar saksi dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara…