Paruh kedua tahun 2026 reformasi demokrasi Indonesia. Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu menjadi agenda yang tidak lagi dapat ditunda, mengingat berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengubah lanskap hukum kepemiluan dan membutuhkan tindak lanjut dalam bentuk regulasi. Di saat yang sama, perkembangan teknologi, penguatan tata kelola partai politik, serta peningkatan kualitas partisipasi publik menjadi isu-isu yang semakin relevan dalam upaya membangun demokrasi yang berintegritas.
Edisi buletin ini menghadirkan beragam informasi mengenai aktivitas advokasi, kajian, dan pendidikan demokrasi yang dilakukan Perludem. Pembaca akan menemukan pembahasan mengenai pengalaman global penerapan e-voting dan relevansinya bagi Indonesia, perkembangan advokasi revisi UU Pemilu, pengajuan uji materi untuk memperkuat keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu, hingga gagasan reformasi tata kelola bantuan keuangan partai politik melalui e-Banpol. Selain itu, kami juga menyajikan berbagai kegiatan seperti Akademi Demokrasi, Electoral Democracy Series, serta dialog dengan partai politik sebagai bagian dari komitmen memperkuat ruang partisipasi publik dalam pembaruan sistem kepemiluan.
Melalui buletin ini, kami berharap informasi, analisis, dan dokumentasi berbagai kegiatan yang disajikan dapat memperkaya pemahaman, mendorong dialog publik, serta menjadi sumber pembelajaran bagi seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi dinamika, tantangan, dan peluang reformasi demokrasi di Indonesia.
Buletin ini merupakan bagian dari komitmen Perludem untuk terus menghadirkan informasi, analisis, dan gagasan yang relevan bagi penguatan demokrasi dan kepemiluan di Indonesia. Kami berharap setiap sajian di dalamnya menjadi pemantik diskusi, refleksi, dan kolaborasi untuk mendorong reformasi demokrasi yang berpijak pada nilai- nilai konstitusi, partisipasi publik, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.
Selamat membaca.
