Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
0 Comments
Februari 9, 2012
Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary Threshold terhadap Sistem Penyederhanaan Partai dan Proporsionalitas Hasil Pemilu
Penerapan ambang batas perwakilan (parliamentary threshold) pemilu DPR untuk menyeleksi partai politik masuk ke DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, melanggar…
Februari 9, 2012
Penegakan Hukum Pemilu
Salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil (free and fair elections). Pemilu…
Februari 9, 2012
Alokasi Kursi dan Pembentukan Daerah Pemilihan
Alokasi kursi DPR ke provinsi dan pembentukan daerah pemilihan DPR pada Pemilu 2009 tidak memenuhi prinsip kesetaraan suara; sehingga di…
Februari 9, 2012
Menata Kembali Pengaturan Pemilukada
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Konsolidasi…
Februari 9, 2012
Anomali Keuangan Partai Politik
Kemitraan, Perludem, Manikaya Kauci Bali, Kopel Makassar dan Kemitraan Integritas Yogyakarta telah melakukan studi tentang pengaturan keuangan sebagai tindak lanjut…
Februari 1, 2012
Jurnal 1 | Menuju Keadilan Pemilu
Pemilihan umum (Pemilu) adalah sebuah proses pemilihan dengan melibatkan seluruh warga negara yang akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil…
Februari 1, 2012
Akal-Akalan Daerah Pemilihan
Membicarakan pemilu sering berputar-putar pada soal sistem pemilihan: distrik atau proporsional. Padahal aspek teknis justru paling menentukan soal berapa kursi…
Februari 14, 2007
Efektivitas Panwas: Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004
Meskipun Panitia Pengawas Pemilu selalu melekat dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, namun dari pemilu ke pemilu keberadaan lembaga tersebut selalu…
Oktober 2, 2006
- Go to the previous page
- 1
- …
- 239
- 240
- 241
- 242
