Skip to content
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
  • Beranda
  • Tentang Perludem
    • Profil
    • Visi & Misi
    • Pengurus
    • Laporan Audit
  • Artikel
    • Berita
    • Pemikiran
    • Podcast Perludem
  • Kajian
    • Buku
    • Jurnal
    • Siaran Pers
    • Publikasi
    • Dokumen
  • UU & Peraturan
    • UU Pemilu
    • Peraturan Pemerintah
    • Peraturan KPU
    • Peraturan Bawaslu
    • Putusan MA
    • Putusan MK
  • Galeri
    • Foto
    • Video
  • Indonesia
    • Indonesia
    • English
  • Toggle website search
Menu Close
  • Beranda
  • Tentang Perludem
    • Profil
    • Visi & Misi
    • Pengurus
    • Laporan Audit
  • Artikel
    • Berita
    • Pemikiran
    • Podcast Perludem
  • Kajian
    • Buku
    • Jurnal
    • Siaran Pers
    • Publikasi
    • Dokumen
  • UU & Peraturan
    • UU Pemilu
    • Peraturan Pemerintah
    • Peraturan KPU
    • Peraturan Bawaslu
    • Putusan MA
    • Putusan MK
  • Galeri
    • Foto
    • Video
  • Indonesia
    • Indonesia
    • English
  • Toggle website search

politik uang

Read more about the article Perludem: Mahar Politik Seperti Kentut, Bau Busuk Tapi Tak Ada yang Mengaku
Berita

Perludem: Mahar Politik Seperti Kentut, Bau Busuk Tapi Tak Ada yang Mengaku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni mengungkapkan isu mahar politik tidak hanya terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah…

0 Comments
Januari 18, 2018
Read more about the article Ini Rekomendasi Perludem dan ICW soal Polemik Mahar Politik
Berita

Ini Rekomendasi Perludem dan ICW soal Polemik Mahar Politik

JAKARTA—Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) merekomendasikan beberapa point khususnya terkait kasus mahar politik yang…

0 Comments
Januari 18, 2018
Read more about the article Perludem: Sanksi Mahar Politik Sangat Serius
Berita

Perludem: Sanksi Mahar Politik Sangat Serius

Jakarta - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai jika sanksi mahar politik yang diatur dalam Undang-Undnag…

0 Comments
Januari 18, 2018
Read more about the article Mahar Politik, Perludem: Sulit Diungkap
Berita

Mahar Politik, Perludem: Sulit Diungkap

KBR, Jakarta-  Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)  Titi Anggraeni mengatakan   belum ada satu kasus mengenai mahar…

0 Comments
Januari 16, 2018
Read more about the article Begini Cara Cegah Mahar Politik dan Politik Uang
Berita

Begini Cara Cegah Mahar Politik dan Politik Uang

Jakarta - Ada sejumlah cara untuk mencegah adanya politik uang dan mahar politik dalam Pilkada Serentak 2018. Salah satunya dengan…

0 Comments
Januari 14, 2018
Read more about the article Perludem: Pernyataan La Nyalla soal Mahar Bisa Jadi Momentum
Berita

Perludem: Pernyataan La Nyalla soal Mahar Bisa Jadi Momentum

Liputan6.com, Jakarta - Pernyataan La Nyalla Mattalitti tentang mahar yang diminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilkada Jatim,…

0 Comments
Januari 14, 2018
Read more about the article Perludem: Permintaan Uang ke La Nyalla Jangan Dianggap Wajar
Berita

Perludem: Permintaan Uang ke La Nyalla Jangan Dianggap Wajar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta agar kasus La Nyalla Mahmud Mattalitti dimintai…

0 Comments
Januari 14, 2018
Read more about the article PKS: Politik Demokrasi Tanpa Uang Itu Tidak Mungkin
Berita

PKS: Politik Demokrasi Tanpa Uang Itu Tidak Mungkin

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut politik memang membutuhkan uang. Uang itu sebagai konsekuensi atas proses pemilihan pemimpin dalam…

0 Comments
Januari 14, 2018
Read more about the article Tanggapi Nyanyian La Nyalla, PKS: Politik Tanpa Uang Itu Mustahil
Berita

Tanggapi Nyanyian La Nyalla, PKS: Politik Tanpa Uang Itu Mustahil

JAKARTA, NNC - Politik demokrasi pasti membutuhkan uang. Karena itu setiap orang yang ingin menjadi pemimpin haruslah memiliki cukup modal…

0 Comments
Januari 14, 2018
Read more about the article High Cost Politik, Ihwal Kepala Daerah Melakukan Korupsi
Berita

High Cost Politik, Ihwal Kepala Daerah Melakukan Korupsi

Jakarta, Gatra.com - La Nyalla Mattaliti membuat pernyataan kepada media bahwa ada permintaan uang Rp 40 miliar oleh Ketua Umum…

0 Comments
Januari 14, 2018
  • Go to the previous page
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Go to the next page

Pos-pos Terbaru

  • MK Putuskan Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Wajib, Perludem Nilai Sesuai Harapan Masyarakat Sipil
  • Buletin PRLDM “Menguatkan Demokrasi dari Hulu ke Hilir”
  • Panduan Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual di Partai Politik
  • Perludem Soroti Korupsi Politisi, Reformasi Sistem Partai Politik Dinilai Mendesak
  • Parpol Diusulkan Wajib Lapor Kegiatan yang Dibiayai Negara, Perludem Dorong Transparansi Publik

Categories

  • AADMK (11)
  • Apps Challenge 2018 (1)
  • Artikel (54)
  • Berita (1,553)
  • Bincang Perludem (22)
  • Buku (53)
  • Buletin (3)
  • Diskusi Media (2)
  • Dokumen (117)
  • Event (5)
  • Foto (9)
  • Jurnal (13)
  • Karir (5)
  • Kelas Virtual Perludem (40)
  • Kertas Kebijakan (2)
  • Makalah (4)
  • Pemikiran (97)
  • Peraturan Bawaslu (20)
  • Peraturan KPU (117)
  • Peraturan Pemerintah (1)
  • Podcast Perludem (37)
  • Publikasi (54)
  • Putusan MA (1)
  • Putusan MK (13)
  • Request for Quotation/Application (2)
  • Siaran Pers (162)
  • UU Pemilu (11)
  • Video (61)

Peta Lokasi

PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI

Perludem adalah organisasi nirlaba mandiri yang menjalankan riset, advokasi, pemantauan, pendidikan, dan pelatihan di bidang kepemiluan dan demokrasi untuk pembuat kebijakan, penyelenggara, peserta, dan pemilih, yang sumber dananya berasal dari penggalangan serta bantuan lain yang tidak mengikat.

Jl. Tebet Timur IVA No.14, Tebet, Jakarta Selatan. 12820

(021) 22833919

[email protected]

Tentang Kami

  • Profil
  • Visi & Misi
  • Pengurus
  • Laporan Audit
  • Pertanyaan Umum

Tautan Link

  • Karir
  • Program Magang
  • Toko Online

NGO Source

©2026 Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). All Rights Reserved

Ikuti Kami