TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam proses verifikasi administrasi (vermin) dokumen Bakal Calon Legislatif (caleg), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menemukan 300 data ganda. Nominal tersebut dinilai Perkumpulan…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam menambah jumlah akun media sosial (medsos) peserta pemilu dinilai Perkumpulan untuk Pemilu dan…
JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menganggap bahwa Bawaslu RI seharusnya menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk menindak…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengidentifikasi ada 20 lebih pasal dalam UU Pemilu yang harus direvisi…
Partai politik tengah disibukkan dengan pencalegan yang akan menentukan nasib mereka di parlemen. Namun, pencalegan diwarnai isu mahar politik untuk…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meyakini putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi sistem proporsional terbuka…
Suara.com - Peneliti Perludem Fadhil Ramadhanil menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan pemilu secara sembarangan. Pasalnya, dia menyebut saat ini publik tidak bisa mengetahui bakal…
Suara.com - Peneliti Perludem Fadhil Ramadhani mempertanyakan keseriusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan tahapan…
AKURAT.CO Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah merusak kerangka hukum Pemilu 2024.…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menyebutkan empat hal yang berpotensi merusak proses penyelenggaraan Pemilu 2024. Pertama dikatakan…
Ikuti Kami
