PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK, PEMILU, LEGISLATIF, EKSEKUTIF, DAN YUDIKATIF PEREMPUAN MENJELANG PEMILU 2014 Penulis: Lia Wulandari, Perludem 2013 SETELAH diimplementasi…
SETELAH diimplementasi melalui dua kali pemilu, kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30% perempuan menunjukkan hasilnya. Apabila Pemilu 2004 menelorkan perempuan…
Buku ini memotret pelibatan masyarakat dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, khususnya…
Selain kekosongan pengaturan dana kampanye, dalam semua undang-undang pemilu yang berlaku selama ini, terdapat ketentuan yang multitafsir dan saling menegasikan.…
Penyelenggaraan pemilu yang kompleks di Indonesia, semakin jauh dari penyederhanaan; sebaliknya, bertambah rumit. Pembuat undang-undang mengambangkan logika linier: karena pemilu…
Tujuan bantuan keuangan partai politik adalah menjaga kemandirian partai politik. Sebab, jika kebutuhan dana partai politik lebih banyak dipenuhi para…
Penerapan ambang batas perwakilan (parliamentary threshold) pemilu DPR untuk menyeleksi partai politik masuk ke DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, melanggar…
Salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil (free and fair elections). Pemilu…
Alokasi kursi DPR ke provinsi dan pembentukan daerah pemilihan DPR pada Pemilu 2009 tidak memenuhi prinsip kesetaraan suara; sehingga di…
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Konsolidasi…
Ikuti Kami
