TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan setiap partai politik calon peserta pemilu…
INDOPOS.CO.ID - Perludem menyarankan KPU untuk mengubah jadwal tahapan pemilu. Sebagai salah satu upaya untuk mengimplementasikan putusan verifikasi faktual MK…
JAKARTA - Geliat kompromi ditunjukkan oleh Komisi II DPR RI dalam menindaklanjuti Putusan MK No 53/PUU-XV/2017. Putusan bersifat final dan…
JAKARTA, NNC - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini mengatakan banyak masyarakat enggan mengikuti pilkada…
INDOPOS.CO.ID - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai politik biaya tinggi tidak boleh menjadi dalih…
RMOL. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut banyak masyarakat enggan mengikuti pilkada saat hanya terdapat satu pasangan calon. "Selama…
Jakarta, Gatra.com- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu 2019 menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk…
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan bahwa tidak melakukan verifikasi faktual adalah perilaku inkonstitusional terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor…
JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta kekonsistenan Komisi Pemilihan Umum (KPU) utnuk menjalan…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu harus mematuhi Putusan…
Ikuti Kami
