Perludem Ungkap Alasan Kasus e-KTP Masuk Kategori TSM
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) menilai kasus e-KTP termasuk korupsi yang terstruktur, sistematis dan masif…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) menilai kasus e-KTP termasuk korupsi yang terstruktur, sistematis dan masif…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak DPR secepatnya menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. "Pemilu serentak 2019…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan tiga hal yang harus diperhatikan DPR dalam penyelesaian RUU Pemilu.…
JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengeluhkan rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu yang kerap berlangsung…
Mendesak Inklusifitas Pembahasan RUU Pemilu Ditengah keterbatasan waktu yang ada, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) kembali memulai pembahasan…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Agustyati, mengatakan KPU DKI Jakarta perlu memetakan penggunaan surat…
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, harus ada aturan jelas mengenai larangan…
JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil menilai, tak tepat jika DPR ingin mempertanyakan hasil…
Menambah jumlah kursi DPR menjadi salah satu wacana yang mencuat dalam RUU Pemilu. Fraksi Partai Gerindra, misalnya, mengusulkan penambahan 10…
JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana penambahan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) bergulir saat masa jabatan Komisioner KPU periode 2002-2017 hampir berakhir,…