Pemilu bukan sekadar prosedur teknis lima tahunan di balik bilik suara. Pemilu juga bukan sebatas kontestasi antar individu atau partai belaka. Pemilu merupakan fondasi dasar yang menentukan kualitas demokrasi suatu negara. Ketika regulasi pemilu yang dibangun mampu menghadirkan keadilan dan kepastian hukum, ketika penyelenggara pemilu menunjukan independensi dan profesionalitas dalam menjalankan tahapan pemilu, dan ketika setiap peserta pemilu mengedepankan integritas dalam berkontestasi, maka akan menghasilkan demokrasi yang berkualitas dan representatif.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, demokrasi elektoral kita menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Mulai dari semakin kuatnya relasi kuasa antar aktor yang mengesampingkan aturan hukum yang ada, profesionalitas serta imparsialitas kelembagaan penyelenggara pemilu, kontestasi meraih suara yang padat modal, hingga disrupsi digital yang memunculkan: disinformasi, manipulasi opini publik, dan ketimpangan akses informasi.
Dalam konteks tersebut, reformasi kepemiluan tidak dapat dipahami secara parsial. Ia menuntut pendekatan sistemik mulai dari pembenahan desain sistem pemilu, pengaturan rekrutmen aktor- aktor pemilu yang demokratis serta berintegritas, penataan kelembagaan penyelenggara, hingga adanya sistem keadilan pemilu yang adaptif terhadap transformasi digital. Upaya ini tidak bisa dilakukan dalam waktu satu atau dua tahun menjelang pemilu. Ia perlu dilakukan jauh-jauh hari.
Buletin ini hadir sebagai ruang analisis dan diskursus mengenai upaya perbaikan demokrasi elektoral secara berkelanjutan. Di dalamnya terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh Perludem untuk mewujudkan reformasi pemilu yang berkeadilan dan berintegritas. Selain itu, buletin ini menawarkan analisis peristiwa yang secara khusus untuk mengangkat isu-isu aktual mengenai demokrasi elektoral di Indonesia.
Pada akhirnya, besar harapan buletin ini dapat memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya menjaga demokrasi elektoral kita yang berkesinambungan. Kalaupun pemilu masih dimaknai sebatas prosedural lima tahunan, maka demokrasi prosedural tanpa integritas hanya akan menghasilkan legitimasi yang rapuh.
