Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menutup rangkaian Akademi Demokrasi dengan menyelenggarakan pelatihan pendidikan politik bagi guru SMA dan perguruan tinggi pada 8–9 Juli 2026. Melalui pelatihan ini, para guru diajak mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi, literasi digital, dan berpikir kritis ke dalam proses pembelajaran, sekaligus berkolaborasi mengembangkan materi ajar yang lebih kontekstual dan relevan bagi siswa.
Jakarta – Menutup rangkaian Akademi Demokrasi bagi pelajar SMA dan mahasiswa, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyelenggarakan pelatihan pendidikan politik bagi guru sekolah di Jakarta pada 8–9 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi fase ketiga Akademi Demokrasi, dengan fokus mengembangkan pembelajaran demokrasi yang dapat terhubung dengan praktik belajar-mengajar di sekolah.
Pelatihan diikuti oleh 20 guru dengan latar mata pelajaran dan pengalaman mengajar yang beragam. Dalam kegiatan ini, guru tidak ditempatkan semata-mata sebagai peserta penerima materi, melainkan sebagai mitra Perludem untuk membaca kebutuhan pembelajaran di sekolah, menguji relevansi bahan ajar, serta merumuskan cara paling tepat untuk menerjemahkan nilai-nilai demokrasi ke dalam pengalaman belajar siswa.
Pada hari pertama, peserta mendalami empat tema utama Akademi Demokrasi: pengantar demokrasi, aktor-aktor demokrasi, demokrasi di ruang digital, serta keterampilan berpikir kritis. Materi tidak hanya dibahas sebagai konsep, tetapi juga direfleksikan melalui pengalaman para guru dalam mengajar, kondisi demokrasi Indonesia, serta tantangan yang dihadapi siswa ketika berhadapan dengan informasi dan teknologi digital.
Diskusi kemudian diarahkan pada pertanyaan yang lebih praktis: bagaimana bahan ajar demokrasi yang dikembangkan Perludem dapat digunakan sebagai pegangan pendamping dalam pembelajaran di kelas, tanpa menambah beban kurikulum baru. Fasilitator menekankan bahwa modul Akademi Demokrasi bukan kurikulum pengganti, melainkan sumber belajar yang dapat memperkaya Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), dan modul ajar yang telah digunakan guru. Peserta lalu bekerja dalam kelompok untuk memilih TP yang relevan dengan mata pelajaran dan jenjang kelas yang mereka ajarkan.
Hari kedua menjadi ruang praktik sekaligus kolaborasi dalam penyusunan rencana mengajar. Setiap guru menyusun rancangan pembelajaran mandiri untuk satu TP, yang dapat diterapkan dalam satu hingga tiga pertemuan dan memanfaatkan sedikitnya dua topik dari modul Akademi Demokrasi sebagai bahan bacaan maupun aktivitas pendukung. Rancangan tersebut dipresentasikan untuk memperoleh masukan dari fasilitator dan peserta lainnya.
Evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa peserta menilai substansi materi, relevansi bahan ajar terhadap ATP/RPP, serta penyampaian fasilitator secara umum sudah baik. Sejumlah masukan juga mengemuka, antara lain pentingnya menggunakan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari di sekolah, menambahkan studi kasus yang aktual, dan menjaga alur diskusi agar tetap fokus. Masukan ini menjadi bagian penting dari proses pengembangan bahan ajar Akademi Demokrasi ke depan.
Sebagai tindak lanjut, Perludem membuka kesempatan bagi peserta untuk menjadi kolaborator dalam pengembangan TP, ATP, dan modul ajar yang mengintegrasikan substansi demokrasi. Lima guru terpilih akan memperoleh pendampingan teknis serta honorarium untuk mengembangkan perangkat pembelajaran tersebut. Hasil kerja para guru tidak hanya diharapkan menjadi contoh praktik baik pembelajaran demokrasi di sekolah, tetapi juga memperkuat bahan ajar Perludem agar semakin aplikatif dan dapat digunakan sebagai pegangan pembelajaran di kelas.
Melalui fase guru ini, Akademi Demokrasi tidak berhenti pada pelatihan selama 2 hari. Program ini dibangun sebagai ruang kolaborasi antara Perludem dan para pendidik untuk memperluas pendidikan demokrasi ke ruang-ruang belajar yang dekat dengan siswa, dengan bahan ajar yang kontekstual, kritis, dan relevan dengan kebutuhan sekolah.
M. Iqbal Kholidin
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
