Pengamat: Aturan Tentang Politisasi SARA Bisa Diatur dalam PKPU
Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Undang-Undang Pemilu belum detail mendefinisikan politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan…
Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Undang-Undang Pemilu belum detail mendefinisikan politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan…
JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pusat kajian hukum dari berbagai universitas bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendatangi kantor Mahkamah…
Jakarta - Sejumlah akademisi mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk 'melawan' manuver Wapres Jusuf Kalla (JK). Para akademisi menegaskan masa jabatan…
SIARAN PERS Tegakkan Konstitusi, Tolak Pembatalan Pembatasan Masa Jabatan Wapres Pada hari ini, 30 Juli 2018, kami berenam mengajukan diri…
Bisnis.com, JAKARTA – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi meminta hakim konstitusi tidak terjebak dengan kepentingan politik praktis. Hal itu terkait…
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta Mahkamah Konstitusi profesional dalam menguji gugatan Partai Perindo terhadap…
JawaPos.com - Pengajuan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai pihak terkait dalam permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu, menjadi ujian tersendiri bagi…
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melalui kuasa hukumnya mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi Undang-undang Pemilu…
Jusuf Kalla Jadi Pihak Terkait di JR MK: Ujian Konsistensi, Kemandirian dan dan Kenegarawanan Mahkamah Konstitusi Perkumpulan untuk Pemilu dan…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Titi Anggraini, salah seorang pemohon uji materi terhadap Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, mengatakan…