APA boleh buat, itulah perandaian buat pembuat undang-undang. Pahit dan menyakitkan. Namun Menteri Dalam Negeri dan pejabat teras kementerian (yang…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan setiap partai politik calon peserta pemilu…
INDOPOS.CO.ID - Perludem menyarankan KPU untuk mengubah jadwal tahapan pemilu. Sebagai salah satu upaya untuk mengimplementasikan putusan verifikasi faktual MK…
JAKARTA - Geliat kompromi ditunjukkan oleh Komisi II DPR RI dalam menindaklanjuti Putusan MK No 53/PUU-XV/2017. Putusan bersifat final dan…
Jakarta, Gatra.com- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu 2019 menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk…
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan bahwa tidak melakukan verifikasi faktual adalah perilaku inkonstitusional terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor…
JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta kekonsistenan Komisi Pemilihan Umum (KPU) utnuk menjalan…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu harus mematuhi Putusan…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, keputusan penghapusan verifikasi faktual oleh DPR…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu tetap melakukan verifikasi faktual terhadap 12…
Ikuti Kami
