REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyoroti proses perancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU Pemilu yang melebar…
JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Pratama mendorong agar pemerintah dan DPR menata ulang jadwal…
AKURAT.CO, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai sebaiknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagai dasar hukum penundaan Pilkada 2020 nantinya tidak mengatur…
Presiden Joko Widodo dinilai perlu segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menunda pilkada 2020. JAKARTA (VOA) — Komisi…
telusur.co.id - Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengatakan penundaan Pilkada 2020 serentak secara nasional tak cukup hanya dengan Keputusan dan Surat Edaran…
AKURAT.CO, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, menawarkan dua opsi alternatif bagi warga yang berstatus Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) karena khawatir hak…
JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) memberikan pilihan hukum yang dapat digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU)…
JAKARTA, iNews.id - Pemerintah diminta segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang penggantian calon kepala daerah yang berstatus tersangka…
INDOPOS.CO.ID - Tepat hari ini, Kamis (15/3) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang telah ditetapkan legislatif pada…
Ikuti Kami
