Perludem Kritisi Pasal Kotak Suara Transparan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengkritisi keberadaan pasal 341 ayat 1 huruf…
0 Comments
Agustus 3, 2017
Mempermanenkan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota: Membebani APBN Senilai Rp. 2,7 triliun per tahun
Mempermanenkan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota: Membebani APBN Senilai Rp. 2,7 triliun per tahun Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Jakarta, 2017…
Juni 13, 2017
Pembiayaan Pelatihan Saksi Pemilu Boroskan Anggaran
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menganggap usulan untuk membiayai pelatihan saksi pemilihan umum (pemilu) akan memboroskan anggaran…
Juni 12, 2017
