Untuk menjamin agar pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan dan asas pemilu, diperlukan suatu pengawalan terhadap jalannya setiap tahapan pemilu. Dalam…
Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilukada (PHPU-D) seringkali dipertanyakan dan meninggalkan dilemma. Putusan-putusan MK itu dianggap telah…
PEMERINTAHAN SBY mestinya efektif karena punya legitimasi dari pemilu presiden dan mendapat dukungan mayoritas DPR yang tergabung dalam koalisi partai…
PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK, PEMILU, LEGISLATIF, EKSEKUTIF, DAN YUDIKATIF PEREMPUAN MENJELANG PEMILU 2014 Penulis: Lia Wulandari, Perludem 2013 SETELAH diimplementasi…
SETELAH diimplementasi melalui dua kali pemilu, kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30% perempuan menunjukkan hasilnya. Apabila Pemilu 2004 menelorkan perempuan…
Buku ini memotret pelibatan masyarakat dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, khususnya…
Selain kekosongan pengaturan dana kampanye, dalam semua undang-undang pemilu yang berlaku selama ini, terdapat ketentuan yang multitafsir dan saling menegasikan.…
Penyelenggaraan pemilu yang kompleks di Indonesia, semakin jauh dari penyederhanaan; sebaliknya, bertambah rumit. Pembuat undang-undang mengambangkan logika linier: karena pemilu…
Tujuan bantuan keuangan partai politik adalah menjaga kemandirian partai politik. Sebab, jika kebutuhan dana partai politik lebih banyak dipenuhi para…
Penerapan ambang batas perwakilan (parliamentary threshold) pemilu DPR untuk menyeleksi partai politik masuk ke DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, melanggar…
Ikuti Kami
