Dana Kampanye Pilkada
UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 telah menetapkan batas maksimal sumbangan perseoranan Rp 50 juta dan sumbangan badan usaha…
UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 telah menetapkan batas maksimal sumbangan perseoranan Rp 50 juta dan sumbangan badan usaha…
Isu penegakan hukum selalu saja kalah penting dibandingkan pembahasan persyaratan partai politik peserta pemilu, alokasi kursi, dan pembagian daerah pemilihan.…
UU No 1/2015 menegaskan pilkada dilaksanakan secara demokratis dan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini adalah…
Membangun demokrasi yang mapan membutuhkan keterbukaan dan kejujuran. Karena itu, lembaga-lembaga demokrasi harus bertransformasi menjadi lembaga yang terbuka, aksesibel, akuntabel,…
Buku Pemilu Gorontalo 1955-2014 ini memang tipis, tetapi penuh arti. Isinya berupa angka-angka pemilu, yang tidak hanya menunjukkan bagaimana suara…
Partai politik sebagai peserta pemilu, tidak saja membutuhkan informasi tentang peraturan perundang-undangan, tetapi juga teknis pelaksanaan pemilu, yang meliputi persyaratan,…
“Kodifikasi Undang-Undang Pemilu Suatu Keniscayaan Untuk Pemilu 2019” Pelaksanaan pemilu di Indonesia mempunyai salah satu tradisi yang kurang baik sebenarnya.…
GAGASAN dibentuknya paralegal penegakan hukum pemilu oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aceh,…
Ketentuan kuota 30% perempuan dalam daftar calon pada UU No. 10/2008 dan UU No. 8/2012 sesungguhnya sama. Yang membedakan dalam Pemilu…
Buku ini sangat tepat dibaca oleh mereka yang ingin mengetahui seluk-beluk Pemilu. Dari isu sistem pemilu, peta persaingan partai politik, hingga…