Perludem: Semakin Banyak Calon Semakin Kompetitif
RMOL. Wacana membentuk poros politik ketiga atau poros baru untuk pertarungan politik tahun 2019 merupakan hal positif bagi pertumbuhan demokrasi…
0 Comments
Maret 20, 2018
Mungkinkah calon yang tersangka korupsi diganti
Pilkada Serentak tahun ini dihiasi banyak tersangka. Hingga awal Maret, sudah ada 7 calon kepala daerah yang berstatus tersangka korupsi.…
Maret 20, 2018
KPU Diminta Tegaskan Aturan Cuti Kampanye Capres Pejawat
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengkritisi keberadaan rancangan Peraturan KPU (PKPU) kampanye…
Maret 20, 2018
Selain Perppu, Ini Usul Perludem soal Peserta Pilkada yang Terjerat Hukum
JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) memberikan pilihan hukum yang dapat digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU)…
Maret 17, 2018
KPU Usulkan Calon Kepala Daerah Bermasalah Didiskualifikasi
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menginginkan calon kepala daerah yang terjerat kasus hukum tak diizinkan…
Maret 17, 2018
Perludem: Selamatkan Pemilih dari Calon Kepala Daerah Korup
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penegakan hukum terhadap calon kepala…
Maret 16, 2018
Perludem setuju Perpu Kepala Daerah, tapi untuk diskualifikasi tersangka
Jakarta (ANTARA News) - Lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memandang perlu pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu)…
Maret 16, 2018
Perludem Tak Sependapat dengan Usulan KPK soal Perppu
JAKARTA, iNews.id - Pemerintah diminta segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang penggantian calon kepala daerah yang berstatus tersangka…
Maret 16, 2018
Soal UU MD3, Perludem Sarankan Jokowi Terbitkan Perppu
INDOPOS.CO.ID - Tepat hari ini, Kamis (15/3) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang telah ditetapkan legislatif pada…
Maret 16, 2018
Perludem: KPK Jangan Mau Diintervensi soal Penegakan Hukum Peserta Pilkada Bermasalah
JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengabaikan…
Maret 14, 2018
- Go to the previous page
- 1
- …
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- …
- 157
- Go to the next page
