Konsultasi Bersama DPR dan Pemerintah dan Keterlambatan Peraturan DKPP
Konsultasi Bersama DPR dan Pemerintah dan Keterlambatan Peraturan DKPP Koalisi Kawal UU Pemilu Jakarta, 12 September 2017 Jakarta-Sebagai bagian dari…
Konsultasi Bersama DPR dan Pemerintah dan Keterlambatan Peraturan DKPP Koalisi Kawal UU Pemilu Jakarta, 12 September 2017 Jakarta-Sebagai bagian dari…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan Pemilihan Umum Serentak 2019 akan dibayangi…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berharap, Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan perkara uji…
Four activists and watchdogs are set to file a judicial review request with the Constitutional Court on Wednesday to challenge…
JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), Hadar Nafis Gumay, menggugat ketentuan ambang batas pencalonan presiden pada…
JAKARTA - Dua lembaga pemerhati pemilu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) serta Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, mengajukan gugatan…
JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif mengajukan permohonan…
Jakarta, (Tagar 6/9/2017) – Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) kembali didaftarkan untuk diuji…