Sipol sebagai Sistem Integritas Parpol oleh USEP HASAN SADIKIN
Komisi Pemilihan Umum mewajibkan partai politik mengisi data kepengurusan dan keanggotaan pada Sistem Informasi Partai Politik alias Sipol. Data partai…
Komisi Pemilihan Umum mewajibkan partai politik mengisi data kepengurusan dan keanggotaan pada Sistem Informasi Partai Politik alias Sipol. Data partai…
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini angkat bicara terkait potensi besarnya biaya yang…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengkritisi penanganan dugaan pelanggaran administrasi pada pendaftaran…
REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni, menegaskan pentingnya keterbukaan atau tranparansi tata kelola anggaran…
REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Mewujudkan pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang berintegritas, tidak hanya bergantung pada penyelenggara dan peserta pilkada saja.…
JAKARTA - Peneliti asal organisasi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadil Ramadhanil menegaskan semua partai politik yang akan mengikuti…
Ketentuan Konsultasi Memperlambat Proses Penerbitan Peraturan Bawaslu Jakarta, 27 Oktober 2017 Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Keharusan melakukan konsultasi…
JAKARTA – Pemerintah menyatakan, verifikasi faktual peserta Pemilu 2019 yang hanya diikuti partai politik (parpol) baru bertujuan untuk efisiensi anggaran.…
JAKARTA – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, ada norma dilanggar dalam penerapan pasal 173…
Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.