Di Sidang MK, Direktur Eksekutif Perludem Sebut UU Pemilu Tak Adil
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini menilai Pasal 173 Ayat (3) dalam Undang-Undang…
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini menilai Pasal 173 Ayat (3) dalam Undang-Undang…
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) besok akan membacakan putusan laporan pelanggaran administrasi yang diajukan oleh sembilan partai politik (parpol).…
SEJAK Rabu (1/11/2017) lalu, Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu) mulai menangani laporan pelanggaran administrasi pemilu yang diadukan oleh beberapa…
Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang ketentuan khusus dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur aceh, bupati dan…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, ada keragu-raguan dalam proses hukum penanganan…
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, mengatakan ketentuan presidential threshold (PT) dalam pemilihan presiden…
JAKARTA - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil berharap Mahkamah Konstitusi (MK) memprioritaskan penyelesaian perkara uji materi…
Pemohon penghapusan ambang batas pencalonan presiden berharap Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan yang sesuai konstitusi. Ambang batas pencalonan presiden 20 persen…
https://www.youtube.com/watch?v=ldPuekyqAd8 Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini memaparkan “Evaluasi Pendaftaran Partai Politk Peserta Pemilu: Konsistensi Regulasi dan Upaya Mewujudkan Keadilan Elektoral”…
SETELAH menerima pendaftaran 27 partai politik untuk menjadi peserta pemilu legislatif pada Pemilu 2019 pada Senin (16/10/2017), tidak berselang lama,…