Perludem: Kompetisi untuk Parpol Bukan Penyelenggara Pemilu
RILIS.ID, Jakarta— Aktivis Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto mengatakan, dalam pelaksanaan UU Pemilu ke depan, KPU dan…
RILIS.ID, Jakarta— Aktivis Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto mengatakan, dalam pelaksanaan UU Pemilu ke depan, KPU dan…
RILIS.ID, Jakarta— Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni menekankan, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017…
Bahan Materi Seminar Evaluasi Pembentukan Undang-Undang Pemilu Menuju Pemilu Serentak 2019 yang dilaksanakan perludem di Hotel Atlet Century Park pada…
Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon Yang Saya Hormati, Hadirin yang mulia, Assalamualaikum…
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay (kanan) bersama Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini (kiri) menjadi pembicara pada acara diskusi terkait hasil proses pendaftaran Parpol calon peserta Pemilu 2019 yang diselenggarakan oleh KPU di Jakarta, Minggu (22/10). Diskusi mengambil tema Evaluasi Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu: Konsistensi Regulasi dan Upaya Mewujudkan Keadlian Elektoral. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pd/17
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengabulkan gugatan sembilan partai politik yang melaporkan KPU RI atas pelanggaran administratif selama proses…
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan membacakan putusan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan sepuluh partai politik (parpol) terhadap proses…
Menanti Pemenuhan Prinsip Keadilan Pemilu dalam Putusan Bawaslu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Jakarta-Sore nanti, Bawaslu menjadwalkan untuk membacakan putusan…
JAKARTA - Mahkamah Kontitusi (MK) hari ini akan melanjutkan sidang permohonan atau gugatan uji materiil Undang-undang nomor 7 tahun 2017…
JAKARTA - Penerapan Pasal 173 Ayat 1 dan 3 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu nyatanya tidak hanya…
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan (3) UU No 7/2017 tentang Pemilu dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan atau…