Perludem: KPU Harus Segera Laksanakan Putusan MK Gelar Verifikasi Faktual
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu harus mematuhi Putusan…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu harus mematuhi Putusan…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, keputusan penghapusan verifikasi faktual oleh DPR…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu tetap melakukan verifikasi faktual terhadap 12…
JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menolak intervensi dari pihak manapun dalam…
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini mendesak Badan Pengawas Pemilihan Umum RI…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni mengungkapkan isu mahar politik tidak hanya terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah…
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengkritik Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang…
TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR BARAT - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lebih meningkatkan pengawasannya pada calon…
JAKARTA—Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) merekomendasikan beberapa point khususnya terkait kasus mahar politik yang…
Jakarta - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai jika sanksi mahar politik yang diatur dalam Undang-Undnag…