Jakarta (ANTARA News) - Lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memandang perlu pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu)…
JAKARTA, iNews.id - Pemerintah diminta segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang penggantian calon kepala daerah yang berstatus tersangka…
INDOPOS.CO.ID - Tepat hari ini, Kamis (15/3) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang telah ditetapkan legislatif pada…
JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengabaikan…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritisi permintaan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto…
JAKARTA - Niat Pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam, Wiranto yang meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda proses hukum…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan di samping pengawasan di berbagai tahapan…
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyayangkan pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang akan meminta KPK menunda status…
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini melihat ada anomali atas pernyataan Menteri Koordinator…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Perludem, Titi Anggraini, menilai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menginginkan ada pasangan calon lebih…