Tambal Sulam Sistem Noken: Laporan Lanjutan Pilkada Serentak di Papua
Buku ini merupakan serial lanjutan buku pertama yang berjudul Noken dan Konflik Pemilu. Materinya merupakan hasil pengkajian dan pendalaman dari…
Buku ini merupakan serial lanjutan buku pertama yang berjudul Noken dan Konflik Pemilu. Materinya merupakan hasil pengkajian dan pendalaman dari…
Buku ini merupakan hasil pengkajian dan pengawalan terhadap proses penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 di wilayah Papua. Terutama menyoal relasi antara…
Jakarta - Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni mengemukakan gagasan KPU agar mantan narapidana tidak boleh menjadi calon legislatif (Caleg), pada…
Draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye pemilihan umum
Draft Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang kampanye
Draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian dan Verifikasi Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum dan Pencalonan Anggota…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Usep Hasan Sadikin meminta aparat TNI, Polri serta intelijen harus netral…
Penyidik memperlihatkan barang bukti uang yang disita saat operasi tangkap tangan KPK di Lampung Tengah ketika memberikan keterangan di Gedung KPK Jakarta, Kamis (15/8). KPK mengamankan 19 orang dan menetapkan tiga orang menjadi tersangka diantaranya Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman dan mengamankan uang Rp 1 miliar terkait dugaan suap persetujuan DPRD untuk pinjaman daerah kepada PT SMI untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Lampung Tengah. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ama/18
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni menyebut, pencabutan hak politik bagi terpidana koruptor justru…
INDOPOS.CO.ID - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Usep Hasan Sadikin menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengubah aturan mengenai…