Jakarta, IDN Times - Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai masih maraknya praktik-praktik curang yang dilakukan para peserta Pemilu disebabkan…
AKURAT.CO, Pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen dinilai menjadi masalah klasik bagi partai politik peserta pemilu. Peneliti Perkumpulan untuk…
Pemerintah dan DPR sepakat untuk menguji kembali Peraturan KPU (PKPU) tentang larangan eks napi koruptor maju sebagai caleg. Merespons hal…
PERBAIKAN PERMOHONAN Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanggal 16 Agustus…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai politik yang tetap menyertakan mantan narapidana korupsi dalam pendaftaran bakal calon anggota legislatif dinilai menodai pakta…
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor…
JAKARTA, suaramerdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta agar tidak ikut menilai PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan…
AKURAT.CO, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyayangkan sikap Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih versi hitungan cepat…
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Selasa (3/7/2018) malam, akhirnya mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD…
JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Fadli Ramadhanil menilai bahwa peraturan Komisi Pemilihan Umum (…