Jakarta, 30 July – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta mengadakan pertemuan untuk menyusun panduan penghapusan kekerasan seksual di internal partai politik. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan partai, serta memastikan panduan yang dibuat dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan struktur organisasi. PSI Jakarta sendiri sudah memiliki Buku Saku Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagai salah satu bentuk komitmen mereka.
“Panduan ini sifatnya rekomendasi. Bentuknya tidak baku dan memungkinkan penyesuaian internal partai politik. Perludem sendiri punya SOP Penghapusan Kekerasan Seksual yang tentu saja berbeda dengan internal partai,” ujar Direktur Eksekutif Perludem Heroik M. Pratama.
Selain direktur, hadir juga Program Manager Perludem Kahfi Adlan Hafiz, dan Peneliti Perludem Usep Hasan Sadikin. Ada pun dari PSI DKI Jakarta, hadir Sekretaris DPW PSI DKI Jakarta Gerald Iryan Wibinata, Wakil Sekretaris DPW PSI DKI Jakarta Milen Putira, serta Allya Natasya Aurora. Hadir juga konsultan panduan penghapusan kekerasan seksual, Mike Verawati Tangka. Semua membahas finalisasi isi panduan dan menyusun rencana agar panduan ini tidak hanya menjadi dokumen, tetapi juga dapat diterapkan dalam mekanisme internal partai.
Salah satu topik utama yang dibahas adalah mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual. Perludem dan PSI DKI Jakarta menekankan pentingnya prosedur yang jelas jika ada dugaan kekerasan seksual di lingkungan partai, mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan kasus, perlindungan korban atau penyintas, hingga proses pengambilan keputusan dan tindak lanjut. Mekanisme ini harus memastikan siapa yang menerima laporan, bagaimana kasus diperiksa, serta menjaga kerahasiaan dan keamanan semua pihak yang terlibat. Dengan prosedur yang jelas, penanganan kasus diharapkan tidak bergantung pada keputusan mendadak atau hubungan pribadi di dalam struktur partai.
“Struktur PSI Jakarta tidak besar dan secara SDM pun tidak banyak. Organisasi kami terbilang ramping. Dari konteks ini, kebutuhan adanya Satgas dan Tim Pencari Fakta, disesuaikan dengan SDM yang ada di PSI Jakarta,” jelas Gerald menggambarkan konteks internal partainya.
Pembahasan berikutnya berfokus pada pembentukan Satuan Tugas (Satgas). Pembahasan selanjutnya berfokus pada pembentukan Satuan Tugas (Satgas) dan Tim Pencari Fakta terkait kekerasan seksual. Struktur, kewenangan, dan sumber daya manusia dalam Satgas dan Tim Pencari Fakta akan disesuaikan dengan struktur organisasi serta kapasitas internal partai. Penyesuaian ini penting agar mekanisme yang dibuat tidak hanya ideal di atas kertas, tetapi juga dapat dijalankan dengan baik.
Selain itu, pembentukan tim harus mempertimbangkan kompetensi, independensi, kerahasiaan, perspektif korban, serta kemampuan untuk memeriksa setiap laporan secara adil.Internal partai politik yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Bagi Perludem, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual merupakan bagian dari agenda demokrasi yang inklusif karena kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kompetisi dalam pemilu, tetapi juga oleh bagaimana institusi politik memastikan setiap orang dapat berpartisipasi tanpa mengalami kekerasan, intimidasi, atau diskriminasi. Sementara itu, bagi PSI DKI Jakarta, panduan ini diharapkan dapat menjadi instrumen kelembagaan yang dapat diterapkan dan dikembangkan lebih lanjut di dalam organisasi. Pertemuan 11 Mei tersebut tidak hanya menghasilkan finalisasi dokumen, tetapi juga menjadi titik awal untuk tindak lanjut implementasi panduan di lingkungan internal partai.[]
USEP HASAN SADIKIN
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
