MENUJU PILKADA SERENTAK NASIONAL 2021: Substansi dan Strategi Perubahan UU No 1/2015
UU No 1/2015 menegaskan pilkada dilaksanakan secara demokratis dan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini adalah…
UU No 1/2015 menegaskan pilkada dilaksanakan secara demokratis dan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini adalah…
Ketentuan kuota 30% perempuan dalam daftar calon pada UU No. 10/2008 dan UU No. 8/2012 sesungguhnya sama. Yang membedakan dalam Pemilu…
Pemilu Legislatif 2014 akan dilaksanakan dalam waktu 49 hari lagi, yakni pada 9 April 2014. Pemilu legislatif ini akan memilih…
Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilukada (PHPU-D) seringkali dipertanyakan dan meninggalkan dilemma. Putusan-putusan MK itu dianggap telah…
Penyelenggaraan pemilu yang kompleks di Indonesia, semakin jauh dari penyederhanaan; sebaliknya, bertambah rumit. Pembuat undang-undang mengambangkan logika linier: karena pemilu…
Tujuan bantuan keuangan partai politik adalah menjaga kemandirian partai politik. Sebab, jika kebutuhan dana partai politik lebih banyak dipenuhi para…
Kemitraan, Perludem, Manikaya Kauci Bali, Kopel Makassar dan Kemitraan Integritas Yogyakarta telah melakukan studi tentang pengaturan keuangan sebagai tindak lanjut…
Meskipun Panitia Pengawas Pemilu selalu melekat dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, namun dari pemilu ke pemilu keberadaan lembaga tersebut selalu…