Performa KPU RI yang cukup progressif direspon publik dengan memanfaatkan aplikasi dan data-data yang tersedia, bahkan turut mengelola dan menyajikannya…
Karya Joko Riskiyono mencatat dan menyimpulkan, lahirnya norma UU No.15/2011 pada kondisi partai-partai politik saling berebut dan bertukar kuasa. Wilayah publik…
Proses penyelenggaraan pilkada serentak memang lebih berkualitas, tetapi hasilnya tidak menjamin bagi terbentuknya pemerintahan efektif. Bisa dipastikan, hampir semua kepala…
PADA bulan Desember tahun 2015 dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di berbagai daerah di Indonesia. Inilah untuk…
Isu penegakan hukum selalu saja kalah penting dibandingkan pembahasan persyaratan partai politik peserta pemilu, alokasi kursi, dan pembagian daerah pemilihan.…
UU No 1/2015 menegaskan pilkada dilaksanakan secara demokratis dan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini adalah…
Partai politik sebagai peserta pemilu, tidak saja membutuhkan informasi tentang peraturan perundang-undangan, tetapi juga teknis pelaksanaan pemilu, yang meliputi persyaratan,…
“Kodifikasi Undang-Undang Pemilu Suatu Keniscayaan Untuk Pemilu 2019” Pelaksanaan pemilu di Indonesia mempunyai salah satu tradisi yang kurang baik sebenarnya.…
GAGASAN dibentuknya paralegal penegakan hukum pemilu oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aceh,…
Ketentuan kuota 30% perempuan dalam daftar calon pada UU No. 10/2008 dan UU No. 8/2012 sesungguhnya sama. Yang membedakan dalam Pemilu…
Ikuti Kami
