TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan undang-undang yang mengatur pemilihan umum (Pemilu) di…
" Kalau partai lain masih mengusung napi korupsi, ya itu sebaliknya, bagian dari tindakan yang tidak taat aturan main dan…
RMOL. Regulasi pelaksanaan pemilihan umum tidak melarang seorang ulama terjun dan berpatisipasi langsung dalam kontestasi politik praktis. "Sama seperti masyarakat…
VIVA - Badan Pengawas Pemilu merilis daftar parpol yang memiliki caleg bekas koruptor belum lama ini. Urutan terbanyak ditempati Partai…
JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pusat kajian hukum dari berbagai universitas bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendatangi kantor Mahkamah…
Jakarta - Sejumlah akademisi mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk 'melawan' manuver Wapres Jusuf Kalla (JK). Para akademisi menegaskan masa jabatan…
Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pengujian Pasal 128 huruf l Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum…
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini mengungkapkan, peta politik saat ini masih…
Bisnis.com, JAKARTA – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi meminta hakim konstitusi tidak terjebak dengan kepentingan politik praktis. Hal itu terkait…
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini menuturkan, fenomena kader partai politik pindah ke partai politik…
Ikuti Kami
