JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam jabatan strategis di lembaga legislatif.…
Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) dilakukan untuk memenuhi…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong adanya perbaikan regulasi untuk memperkuat keterwakilan perempuan di parlemen. Salah…
JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil penelitian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) menyebutkan, angka keterwakilan perempuan dalam Pemilu Legislatif 2019…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan, jumlah caleg perempuan DPR RI yang…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan meski jumlah caleg perempuan yang terpilih meningkat…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah kepala daerah akan habis masa jabatannya sekitar 2022-2023. Akan tetapi, pemilihan kepala daerah (pilkada) tak bisa…
JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) memberi sejumlah catatan terkait penyelenggaraan Pemilu 2019. Menurut Perludem, ada…
Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyoroti wacana penggunaan rekapitulasi elektronik (e-rekap) pada Pilkada 2020. Menurutnya, KPU perlu mempersiapkan teknologi dan…
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini menyarankan adanya revisi terbatas Undang-undang Nomor…
Ikuti Kami
