Perludem yakin permohonan pemilu dibagi nasional dan daerah tak rumit
" Ya harusnya tidak rumit sih ya, hanya kan ini yang diuji UU Pemilu dan UU Pilkada, kalau dari normanya…
0 Comments
Oktober 17, 2019
Perludem Minta Parpol Transparan soal Keuangan
Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memberikan beberapa rekomendasi terkait reformasi partai politik (parpol) di Indonesia. Salah satu poinnya…
Oktober 16, 2019
Perludem Usulkan 8 Rekomendasi Reformasi Politik
Merdeka.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merekomendasikan delapan langkah terhadap reformasi partai politik. Peneliti Perludem Khairunnisa Nur Agustyati mengatakan…
Oktober 16, 2019
Perludem: Kriteria Pemilihan Menteri Harus Terbuka
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan pemilihan menteri sebaiknya dilakukan secara transparan. Titi…
Oktober 14, 2019
Perludem: Pimpinan Komisi II Harus Punya Visi Soal Demokrasi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Figur yang akan mengisi kursi pimpinan Komisi II DPR diharapkan mempunyai visi yang jelas dalam menata politik…
Oktober 13, 2019
Perludem: Sumber Anggaran Pilkada dari APBD jadi Masalah yang Terus Berulang
JAKARTA, KOMPAS.com - Pilkada 2020, yang diikuti 270 daerah, secara tak langsung memunculkan 270 kendali dalam realisasi anggarannya. Sebab, Naskah…
Oktober 10, 2019
Perludem Usulkan Pilkada 2020 Dibiayai APBN
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini mengusulkan penganggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) bersumber…
Oktober 9, 2019
Soal Mulan dkk, Perludem: Mestinya KPU lebih berhati-hati
Jakarta (ANTARA) - Direktur Perludem Titi Anggraini mengingatkan Komisi Pemilihan Umum semestinya lebih berhati-hati dalam merespons pemecatan sejumlah calon terpilih…
Oktober 8, 2019
Perludem Sarankan Revisi UU Pilkada Demi Larang eks Koruptor
Jakarta, CNN Indonesia -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan revisi Undang-undang Pilkada untuk melarang…
Oktober 5, 2019
Perludem: Larangan Pezina hingga Pemabuk Maju di Pilkada Bukan Aturan Baru
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini menyebut, larangan pezina, pemabuk, pejudi, hingga…
Oktober 5, 2019
- Go to the previous page
- 1
- …
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- …
- 155
- Go to the next page