MK Larang Koruptor Nyaleg, Perludem: Putusan Ini Sangat Diperlukan
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) melarang mantan terpidana nyaleg hingga 5 tahun usai keluar penjara. Perludem menilai putusan ini sangat…
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) melarang mantan terpidana nyaleg hingga 5 tahun usai keluar penjara. Perludem menilai putusan ini sangat…
Pelanggaran data pribadi berpotensi terjadi selama proses Pemilu 2024. Potensi ini terjadi salah satunya saat verifikasi faktual oleh partai politik…
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Penasihat Perludem Titi Anggraini mengatakan bahwa sistem pemilu di Indonesia merupakan anomali yang lahir akibat pragmatisme elite. "Situasi ini lahir karena…
Jakarta, CNN Indonesia -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyarankan partai politik diurutkan berdasarkan alfabet. Anggota Dewan Perludem Titi…
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyoroti proses perancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU Pemilu yang melebar…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik usulan KPU RI untuk memperpendek masa jabatan komisioner KPU daerah di seluruh Indonesia…
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati menanggapi usulan merekrut anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan menteri maju sebagai capres maupun cawapres…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menyebut, bahwa aturan terkait jumlah kursi tingkat DPR RI pada Pemilu…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunissa Nur Agustyati mencatat masih banyak alokasi kursi daerah pemilihan yang tidak ideal…