Tepat, Langkah Partai Baru Gugat Aturan Verifikasi Parpol
Kalau Pasal 173 ayat 3 kita melihat legal standing (kedudukan hukum) paling kuat ada dipartai JAKARTA - Sejumlah partai politik…
Kalau Pasal 173 ayat 3 kita melihat legal standing (kedudukan hukum) paling kuat ada dipartai JAKARTA - Sejumlah partai politik…
Keterbukaan data pemilu dengan kanalisasi lebih sistematis dan lebih memudahkan Warta Ekonomi.co.id, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Khusus (Pansus) Undang-undang Pemilu Johny G Plate berharap proses uji materi Undang-undang Nomor 7 Tahun…
Partai-partai yang sudah diverifikasi pada 2014 diverifikasi kembali TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menilai Komisi Pemilihan Umum…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat norma yang memberikan kepastian hukum…
KPU harus mengkonkretkan norma yang masih umum JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatur partai politik peserta pemilu 2014 langsung…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera…
MerahPutih.Com - Perludem menilai Undang-Undang Pemilu perlu segera diundangkan agar penyelenggara pemilu dapat memformulasikan peraturan yang memiliki kepastian hukum. "Dengan…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengkritisi keberadaan pasal 341 ayat 1 huruf…
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memandang perlu penyelenggara pemilihan umum dan partai politik mengadakan simulasi konversi…