Syarat Berat Jadi Alasan Minimnya Calon Perseorangan di Pilkada 2018
JAKARTA - Dari 17 provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018, hanya empat daerah yang terdapat calon perseorangan. Empat provinsi tersebut…
JAKARTA - Dari 17 provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018, hanya empat daerah yang terdapat calon perseorangan. Empat provinsi tersebut…
JAKARTA, KOMPAS — Pemilihan kepala daerah serentak 2018 memunculkan banyak tantangan baik untuk penyelenggara pemilu, partai politik, maupun masyarakat pemilihnya.…
RMOL. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melihat tantangan besar yang dihadapi penyelenggara pemilu menjelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu…
SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Titi Anggraini Direktur Eksekutif Perludem menyebut empat alasan mengapa kuota perempuan penting, padahal keterwakilan perempuan di parlemen…
Jakarta – Partai harus siap diverifikasi. Penerapan sistem informasi partai politik atau Sipol, dalam rangka tertib administrasi. Terkait 10 partai…
RILIS.ID, Jakarta— Aktivis Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto mengatakan, dalam pelaksanaan UU Pemilu ke depan, KPU dan…
RILIS.ID, Jakarta— Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni menekankan, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017…
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay (kanan) bersama Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini (kiri) menjadi pembicara pada acara diskusi terkait hasil proses pendaftaran Parpol calon peserta Pemilu 2019 yang diselenggarakan oleh KPU di Jakarta, Minggu (22/10). Diskusi mengambil tema Evaluasi Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu: Konsistensi Regulasi dan Upaya Mewujudkan Keadlian Elektoral. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pd/17
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengabulkan gugatan sembilan partai politik yang melaporkan KPU RI atas pelanggaran administratif selama proses…
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan membacakan putusan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan sepuluh partai politik (parpol) terhadap proses…
JAKARTA - Mahkamah Kontitusi (MK) hari ini akan melanjutkan sidang permohonan atau gugatan uji materiil Undang-undang nomor 7 tahun 2017…